BBM dan Ekonomi Rakyat

Pemerintah baru “SBY-Kalla” sudah merasa tidak ada halangan untuk menaikkan harga BBM (kecuali minyak tanah) awal Januari 2005. Artinya, seluruh warga masyarakat sudah “sangat memahami” bahwa demi kelangsungan anggaran/keuangan pemerintah, pengeluaran ekstra untuk subsidi BBM harus dipangkas, sehingga anggaran subsidi ini dapat dipakai untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang jauh lebih penting dan mendesak seperti dana-dana untuk pembangunan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan.

Bahwa kenaikan harga BBM akan mengakibatkan kenaikan biaya transpor dan kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, kiranya termasuk yang sudah “dipahami” oleh rakyat. Rupanya rakyat sudah siap untuk tidak lagi membiarkan pemerintah menunda-nunda kebijaksanaan ekonomi yang realistis. Sebenarnya rakyat pun sadar bahwa kebijakan subsidi BBM selama ini sebenarnya bukan kebijakan populis karena yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang tidak miskin yang mampu memiliki kendaraan bermotor termasuk mobil-mobil mewah, dan bahkan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang banyak menggunakan BBM untuk mesin-mesin pabriknya.

Satu implikasi penting dari “kesiapan rakyat” atas kenaikan harga BBM adalah bahwa sesungguhnya banyak kebijakan ekonomi pemerintah selama ini yang jelas-jelas tidak efisien, dan sekaligus tidak adil, ternyata dibiarkan berkepanjangan, karena para pakar yang seharusnya kritis tidak cukup berani dan rajin mengkritisinya. Keteledoran pakar-pakar ini disayangkan, karena dampak buruk terhadap perekonomian nasional dibiarkan berkepanjangan, lebih-lebih dalam hal membiarkan pelaku-pelaku ekonomi kuat menikmati subsidi yang ditanggung oleh rakyat banyak. Subsidi terhadap pabrik pupuk misalnya tidak seharusnya diteruskan karena justru yang berhak menikmati subsidi adalah petani padi yang miskin bukan justru pabrik-pabrik pupuk.

Demikian, kita sambut gembira kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertujuan menghapuskan aneka distorsi dalam perekonomian kita yang berakibat buruk pada ekonomi rakyat kita. Para pakar dihimbau untuk meningkatkan daya kritisnya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang keliru yang merugikan ekonomi rakyat.